Pengusaha berharap kebijakan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan uang cetakan baru yang disebut uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak semata-mata untuk mengimbangi defisit anggaran pemerintah.
"Jangan sampai karena pemerintah tidak cukup uangnya sehingga mencetak uang baru. Itu berbahaya kalau hanya untuk mengatasi defisit anggaran kita," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Jumat (15/8/2014).
Dia mengatakan, meski akan mengeluarkan uang cetakan baru, BI tetap dapat menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga cetakan baru ini hanya sekedar untuk menggantikan uang rupiah lama yang sudah rusak.
"Itu saya pikir itu cetakan baru untuk menarik uang lama karena banyak yang sudah rusak. Di semua negara melakukan hal seperti itu. Kalau maksudnya seperti itu ya biasa-biasa saja," lanjutnya.
Selain itu, meski uang NKRI ini diklaim memiliki teknologi yang lebih baik dan lebih sulit untuk dipalsukan dari uang sebelumnya, namun Sofjan mengingatkan bahwa modus pemalsuan uang pun terus berkembang sehingga pemerintah tetap harus waspada.
"Pemalsuan harus dijaga terus. Karena uang baru ini juga bisa dipalsukan," katanya.
Sementara itu, soal redenominasi rupiah yang sempat ramai diperbincangkan kembali, menurut Sofjan hal tersebut memang akan membawa manfaat tetapi dirinya belum melihat hal tersebut sebagai suatu hal yang mendesak.
"Redenominasi itu kan butuh sosialisasi yang lama, bisa 3 tahun-5 tahun. Kita tidak melihat urgensinya, tapi untuk penyederhanaan kita tidak keberatan," tandas dia. (Dny/Nrm)
